Banyak orientalis menganggap bahwa pemerintahan Islam adalah pemerintahan yang absolut dan sewenang-wenang, karena mereka hanya melihat kenyataan sejarah di masa kemunduran Islam.

Muhammad ﷺ meletakkan dasar demokrasi dalam tata aturan bernegara. Ia sangat mementingkan sistem musyawarah dan kemaslahatan umat, tidak saja bagi umat Islam, namun juga untuk kaum minoritas Yahudi dan Nasrani.

Buku Islam & Politik Bernegara ini, memuat pokok—pokok bahasan sebagai berikut: :

• Sejarah negara islam dan munculnya partai-partai politik.

• Teori-teori pemerintahan(imamah).

• Pemerintahan adalah hasil dari  kesepakatan-kesepakatan politik (aqad siyasah) --rakyat merupakan subjek dalam pembentukan negara, sistem perwakilan, jabatan kepala negara tidak dapat diwariskan, pengangkatan kepala negara yang mencerminkan kehendak rakyat.

• Syarat dan kewajiban negara.

• Tata hubungan antara rakyat dan penguasa. 

• Persamaan dan perbedaan antara demokrasi islam dan Barat.

Buku ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam wacana perpolitikan di Indonesia.

Pustaka Rizki Putra Semarang